Politik
Jalankan program, Presiden dinilai perlu kolaborasi dengan DPR
Jokowi diminta membangun komunikasi yang intens dengan DPR
TRENDNEWS.co.id - Tercipatanya suatu negara yang makmur memang tergantung dari sebebrapa harmonis hubungan daripada penjaga stabilitas negara, seperti presiden, parlemen, penegak hukum, ataupun pihak lainnya yang memiliki andil dalam maju atau mundurnya suatu negara.
Begitupun di Indonesia, di tengah carut-marut perang dingin petinggi negara pasca pilpres, terlihat pengotak-ngotakan dalam mengisi jabatan perangkat kenegaraan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, karena tidak memberikan contoh yang baik untuk para penerusnya.
Ini senada dengan permintaan dari parlemen agar pemerintah tidak mengabaikan lembaga-lembaga tinggi negara dalam menjalankan programnya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Jokowi boleh berambisi dan memiliki rencana besar di tahun 2015. Namun, konstitusi mengamanatkan, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Untuk memuluskan ambisi dan rencana itu, pemerintah membutuhkan restu DPR.
"Mulus atau tidak mulusnya realisasi program-program pembangunan sangat bergantung pada setinggi apakah derajat harmoni pemerintah dan DPR," katanya melalui pesan BBM, Senin, 29 Desember 2014.
Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, agar ambisi itu tak kandas di tengah jalan, Jokowi harus memperhatikan sejumlah hal. Pertama, Jokowi harus menunjukan respek kepada DPR. Jokowi juga harus tulus mewujudkan harmoni dan kemitraan dengan DPR.
Demi lancarnya roda pemerintahan, Jokowi harus mau mengambil inisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluar. Ia juga meminta, Jokowi membatasi segala bentuk politik balas budi kepada para pendukungnya saat Pilpres.
"Termasuk bagi-bagi jabatan di dalam istana maupun di luar istana seperti komisaris dan direksi BUMN," katanya menambahkan.
Selain itu, Jokowi juga harus menahan diri, tidak menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Jokowi jga diminta menghentikan segala bentuk intervensi dan campur tangan terhadap partai politik lawan. Karena menurut Bambang, langkah tersebut bisa menjadi blunder politik yang membahayakan kelangsungan pemerintahan Jokowi.
(Phy/VivaNews)
